Jakarta (11/02) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf membeberkan empat komponen utama penyebab tingginya biaya penyelenggaraan haji 2023. Komponen tersebut di antaranya penerbangan, akomodasi, katering, dan masyair.
Untuk itu, Bukhori menawarkan empat strategi guna menurunkan biaya haji akibat pembengkakan yang dipengaruhi oleh keempat komponen tersebut.
“Secara garis besar ada empat strategi yang saya tawarkan, pertama menurunkan harga-harga yang tidak wajar. Kedua, menghilangkan regulasi yang tidak berdasar. Ketiga, menghapus kebijakan turunan yang memberatkan dan mengada-ada serta yang keempat adalah memangkas durasi waktu dari 40 hari menjadi 35 sampai 30 hari,” jelas Bukhori di Jakarta, Jumat (10/02/2023).
Anggota DPR dari Fraksi PKS ini menuturkan, salah satu harga tidak wajar yang perlu diturunkan adalah harga masyair.
Menurutnya, penetapan harga masyair yang dilakukan oleh Syarikat terlalu tinggi dan tidak berdasar. Untuk itu, Bukhori mendesak pemerintah melakukan negosiasi secara maksimal guna menurunkan harga masyair hingga di angka maksimal SAR2.000.
“Masyair yang selama ini dikelola oleh Muasasah, sekarang berubah menjadi syarikat, sudah berpuluh tahun kita manjakan. Selama ini maksimal per orang dikenakan SAR1.000, kemudian pada tahun 2020 dinaikkan menjadi SAR1.500, meskipun batal karena pandemi. Kemudian tiba-tiba, pada tahun 2022 mengalami penetapan baru hingga mencapai SAR5.600, tetapi sangat disayangkan pemerintah kita kurang maksimal negosiasinya, sehingga akhirnya kita ditindas. Semestinya kita bisa dapat per orang SAR1.000-2.000, cukup itu,“ tegas Bukhori.
Kedua, Anggota Komisi Agama DPR ini menyoroti komponen perhotelan dan bus shalawat. Bukhori mengaku heran dengan kebijakan zonasi yang diterapkan oleh Kementerian Agama.
“Ada hotel yang diambil oleh Kemenag dan ditetapkan per orangnya dikenakan SAR5.000. Padahal 500 meter dari sana, ada juga hotel dengan kapasitas yang sama, siap menyediakan shuttle bus atau (difungsikan sebagaimana) bus shalawat, dan harganya cuma SAR3.000-3.500,” ungkapnya.
Terkait dengan bus shalawat yang dianggarkan hingga mencapai Rp129 miliar, Bukhori menilai anggaran tersebut bisa diefisienkan dengan cara dibebankan kepada pihak hotel.
“Kenapa kemudian tidak diambil peluang itu? Padahal banyak hotel yang siap menyediakan shuttle bus sehingga itu bisa memangkas biaya (bus shalawat). Namun yang diambil justru yang lebih mahal. Contoh misalnya yang ada di Misfalah itu setahu saya hotel yang paling bagus satu, Conoco. Sedangkan yang lainnya hotel-hotel kecil tapi mahal, kenapa? Karena image-nya dekat dengan Masjidil Haram. Padahal secara durasi tempuh relatif sama. Mereka 3 kilometer jalan kaki, 20-25 menit. Sementara di hotel lain yang menyediakan shuttle bus, juga 20 menit dan aksesnya mudah. Karena itu saya merekomendasikan agar tidak ada pembatasan zonasi,” urainya.
Selanjutnya, solusi yang ditawarkan legislator dapil Jawa Tengah 1 ini adalah menyingkat durasi haji dari 40 hari menjadi 35 sampai 30 hari. Bukhori mengatakan kuncinya terletak pada skema penerbangan.
“Saat di Jeddah, kami ketemu dengan teman-teman. Mereka bilang, salah satu maskapai penerbangan swasta Indonesia saja dalam sehari bisa menurunkan penumpang sampai 17 kali. Lantas kenapa Plat Merah (Garuda Indonesia) enggak bisa? Padahal menurut perhitungan kami semisal pesawatnya itu berisi 400 penumpang, dengan 15 kali menurunkan saja itu sudah lebih dari 260.000. Padahal jemaah kita hanya 221.000 sehingga kami nilai sangat memungkinkan,” terangnya.
Lebih lanjut, Anggota Badan Legislasi ini juga menyoroti komponen konsumsi yang seharusnya bisa diefisienkan. Dia mengusulkan agar sebagian kebutuhan konsumsi diberikan dalam bentuk uang tunai kepada jemaah agar mereka lebih leluasa.
“Ide agar sebagian kebutuhan konsumsi diberikan dalam bentuk uang tunai perlu dipertimbangkan serius. Ini untuk menghindari makanan katering yang terbuang mubazir sekaligus untuk memberikan multiplier effect. Mereka bisa diberikan Rp8 juta per jemaah misalnya,” ujarnya.
Masih terkait konsumsi, selama melakukan survei di Arab Saudi, Bukhori mengaku mendapat informasi bahwa sejumlah hotel bisa menawarkan katering dengan harga yang lebih terjangkau, SAR 11-12 per porsi, bahkan ada yang menawarkan dengan konsep buffet, SAR 35 untuk 3 kali makan, ungkapnya.
Berdasarkan pola-pola tersebut, Bukhori optimis bisa menurunkan BPIH hingga Rp82 juta.
“Lebih jauh jika BPIH itu Rp82 juta, konsekuensinya bipih cukup Rp47 juta. Rincinya, Rp25 juta itu setoran awal, dari virtual account 5 juta, dan jemaah cukup menambah Rp17 juta sementara Rp35 juta dibayar oleh dana efisiensi,” pungkasnya
